Wirawan Prasetyo

[[ me :: mi :: emi ]]

Tateyama Kurobe Alphine Route – Kurobe Dam

nyang punya gaweSeptember 13, 2015September 13, 2015 No Comments

Tateyama Kurobe Alphine Route – Kurobe Dam

Leave a Reply Cancel reply

You must be logged in to post a comment.

Hal-hal Penting yang Perlu Disiapkan dalam Kesepakatan Kontrak Virtual June 2, 2020
Persiapan seperti dokumen tertulis, perekaman setiap pertemuan virtual hingga notulen rapat tetap dibutuhkan meskipun kesepakatan kontrak secara virtual.
Potret Para ‘Wasit’ SIKM June 1, 2020
Tanpa SIKM, jangan harap bisa masuk ke wilayah ke DKI Jakarta.
Usia Ke-12, Ini Dia Fokus Kongres Advokat Indonesia May 30, 2020
Banyak cita-cita KAI yang ingin diwujudkan, dari mulai ingin mendirikan sekolah khusus advokat hingga asuransi pelayanan jasa hukum.
Surat Izin Keluar Masuk Jakarta dan Ancaman Pidana May 29, 2020
Ancaman pidana berlaku bagi pemberi informasi palsu, mulai dari pidana penjara hingga denda miliaran rupiah.
Pemerintah Siapkan Skenario Protokol Normal Baru yang Produktif dan Aman May 29, 2020
Rencana New Normal harus dipersiapkan secara matang.
Kebijakan New Normal Harus Dipersiapkan Secara Matang May 28, 2020
Belum mempertimbangkan masih tingginya kurva jumlah kasus positif Covid-19, hingga saat ini belum ada tanda-tanda penurunan jumlah kasus positif Covid-19 secara signifikan. Kalangan buruh menilai kebijakan new normal tidak tepat.
Pencabutan Wewenang Pendaftaran NPWP oleh Notaris Perlambat Proses Perizinan May 28, 2020
Disayangkan saat pandemi seperti saat ini, NPWP harus diurus mandiri secara manual meskipun di beberapa KPP pendaftaran NPWP sudah bisa dilakukan secara online.
Alasan KPCDI Kembali ‘Gugat’ Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan May 27, 2020
Pemohon ingin mengetahui rasionalitas kenaikan iuran BPJS. MA menganggap uji materi Perpres 64/2020 ini berbeda dengan sebelumnya, sehingga mesti disikapi dengan tanggapan yang baru karena objek permohonannya berbeda.
Dilema Sidang Pidana Secara Online Saat Pandemi May 27, 2020
Karena praktiknya masih menemui kendala/hambatan, disebabkan belum ada regulasi yang mengaturnya. Di sisi lain, sidang pidana secara elektronik dibutuhkan saat pandemi Covid-19.
Mengenal Skema Restrukturisasi Industri Fintech May 26, 2020
Meski tidak berwenang merestrukturisasi, perusahaan fintech p2p diimbau memfasilitasi permohonan restrukturisasi debitur terdampak Covid-19.