Wirawan Prasetyo

[[ me :: mi :: emi ]]

nyang punya gaweSeptember 25, 2015 Uncategorized No Comments

View on Path

`Haiiii`

Teman-teman yang mau bertanya, gabung di web baru saya aja yah :

Leave a Reply Cancel reply

You must be logged in to post a comment.

MA Imbau Advokat Beralih ke Sistem Peradilan Online February 25, 2020
Jika tidak paham e-Court dan e-Litigasi, advokat akan tertinggal perkembangan.
Perlu Sanksi bagi Negara Jika Menyalahgunakan Data Pribadi February 25, 2020
Karena lembaga negara pun berpotensi menyalahgunakan data pribadi warga negaranya. Termasuk perlunya lembaga independen sebagai regulator dan pengawas dalam rangka perlindungan data pribadi.
Meneropong Perlindungan Konsumen Jasa Finansial di Tahun Tikus Logam February 25, 2020
Pengaduan konsumen industri jasa keuangan di tahun 2019 sangat mendominasi. Bagaimana di tahun 2020?
Pentingnya Digital Forensic Bagi Korporasi February 25, 2020
Untuk memudahkan perusahaan mencari adanya kecurangan yang dilakukan oknum tertentu.
Tenang! Pembeli Tanah dari Nominee Tak akan Dirugikan Asalkan… February 24, 2020
Mahkamah Agung telah menerbitkan pedoman jelas yang menjadi acuan hakim melindungi pembeli beriktikad baik.
Sepakat Cidera Janji Debitur Terhadap Jaminan Fidusia, Begini Penjelasannya February 23, 2020
Ada cara lain yang dipandang sebagai solusi selain mutual agreement, yakni mencantumkan klausula negative confirmation dalam perjanjian kredit.
Pesan Mendalam bagi Advokat Muda di UPA 2020 February 23, 2020
Tidak hanya kompetensi ilmu hukum, para advokat juga harus menjaga kode etik profesi dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat.
Hentikan Penyelidikan 36 Kasus, KPK Berlindung di Balik Kepastian Hukum February 22, 2020
Aktivis pemberantasan tindak pidana korupsi, mantan pimpinan KPK, dananggota DPR mempertanyakan langkah KPK. Secara hukum, KPK punya kewenangan.
Semrawut Wajah Penyusunan RUU Cipta Kerja February 21, 2020
Muatan RUU Ominibus Law dinilai 'jauh panggang dari api'.
Lima Catatan Kritis untuk RUU Cipta Kerja Sektor Agraria February 21, 2020
KPA menilai RUU Cipta Kerja sektor agraria bertentangan dengan konstitusi (putusan MK), UU No.5 Tahun 1960, dan TAP MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA.